Permasalahan kesehatan akibat banjir diberbagai daerah

Bencana banjir di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur.Sampai tanggal 5 April 2010 pukul 11.00 WIB bencana banjir yang melanda Kelurahan Loa Ipuh dan Kelurahan Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur sejak 2 April 2010 menyebabkan 4.325 jiwa atau 1.287 KK berisiko kesehatan, 1 orang meninggal dunia dan 1 buah Puskesmas Pembantu terendam. Tidak ada korban luka-luka maupun hilang dan tidak terjadi pengungsian. Upaya yang dilakukan oleh jajaran Kesehatan setempat adalah mengevakuasi korban banjir, memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan pemantauan di lokasi bencana.
Bencana banjir di Kabupaten Karawang Jawa Barat.Sampai tanggal 3 April 2010 banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Karawang sejak tanggal 18 Maret 2010 masih menggenangi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Ciampel, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Batujaya dan Pakisjaya. Ketinggian air berkisar antara 10 – 40 cm dan merendam 1.000 unit rumah. Korban meninggal dunia 1 orang dan tidak ada korban luka-luka maupun hilang.Jumlah korban yang berkunjung ke Pos Kesehatan sampai tanggal 2 April 2010 mencapai 6.998 orang. Beberapa sarana kesehatan yang tadinya terendam banjir yaitu RS Bayu Karta, RSUD Karawang, RS Islam Karawang, Puskesmas Karawang Kulon, Puskesmas Pembantu Tanjung Pura dan Puskesmas Pembantu Purwadana kini sudah tidak terendam banjir lagi. Masih terjadi pengungsian sebanyak 500 jiwa.Upaya yang telah dilakukan adalah mengevakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di 32 Pos Kesehatan dan melakukan pemantauan di lokasi bencana. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengirimkan bantuan berupa: 6 paket obat banjir, 150 dus MP-ASI dan 300 buah Polybag. Tanggal 29 Maret 2010 Dinkes Kabupaten Karawang memulai fogging/pengasapan untuk pengendalian nyamuk dan tanggal 1 April 2010 menggerakkan mahasiswa kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyakit pasca bencana dan membagikan polybag serta abate.Kementerian Kesehatan RI mengirimkan tim Rapid Health Assessment (RHA) yang terdiri dari 2 orang dari BBTKL-PPM, 1 orang dari PPK, 1 orang dari Direktorat Imunisasi dan Karantina serta 1 orang dari Direktorat Penyehatan Lingkungan. Tim RHA melakukan pengambilan sampel air bersih untuk pemeriksaan kimiawi dan bakteriologi, sampel makanan dan pengukuran bakteri udara luar di posko pengungsian rusunawa dan pos pengungsian TK Nusa Indah. Kementerian Kesehatan RI juga mengirimkan bantuan: 5 ton MP-ASI, 7 drum kaporit @ 15 kg, 100 liter Lisol, 30 set personal hygiene kit (sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi anak dan dewasa, pasta gigi), 2 box abate @ 25 kg, 2 dus repelen lalat @ 72 set, 2.000 buah polybag, 1.000 sachet PAC, 2.500 butir aquatab dan 300 buah kelambu.Bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 4 April 2010 terjadi banjir bandang di Desa Tj. Medan Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mengakibatkan 3 orang meninggal, 2 orang luka berat dan dirujuk ke RSU Padang Sidempuan, tidak ada korban hilang, tidak ada kerusakan sarana kesehatan dan 320 jiwa mengungsi. Upaya mengevakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Posko Kesehatan RSU Padang Sidempuan dan melakukan pemantauan di lokasi bencana.Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat dan pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, Dinas Kesehatan Provinsi setempat dan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian KesehatanBerita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin baik baik

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk keluarga berencana semakin membaik. Hal ini ditandai dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer meliputi 8.721 puskesmas, 22.337 Puskesmas pembantu, yang didukung upaya kesehatan bersumber masyarakat yang meliputi 51.996 Poskesdes dan 266.827 Posyandu. Di setiap kabupaten/kota minimal 4 Puskesmas rawat inap yang menyediakan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan ibu dan reproduksi, saat ini telah tersedia 69 persen dari target 1.948 Puskesmas Rawat Inap. Fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier yang memberikan pelayanan ibu dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana rumah sakit meliputi 613 rumah sakit kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan tersebut, cakupan pelayanan antenatal empat kali kunjungan telah mencapai 84 persen (2009), cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan 83 persen (2009), cakupan pelayanan postpartum 81 persen (2008) dan cakupan pelayanan KB modern 57 persen (2007).
Demikian sambutan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH ketika meluncurkan program Keluarga Berencana Terkini (Advance Family Planning-AFP), bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR. Dr Sugiri Syarief, MPA di Hotel JW. Marriot, Jakarta, 6 April 2010.
Dalam peluncuran AFP, Menkes mengatakan bahwa Millenium Development Goals telah menjadi komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang secara konstitusional telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yaitu: menurunnya angka kematian bayi dari 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 23; Menurunnya angka kematian ibu dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah 102; Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) modern dari 57 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen, sama dengan target MDGs 2015; termasuk menurunnya kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet need) ber-KB dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi 5 persen, sama dengan target MDGs 2015.
Untuk mencapai target RPJMN 2014 dan MDGs 2015 dalam kesehatan ibu dan reproduksi termasuk keluarga berencana, masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu adanya disparitas antar wilayah, antara perkotaan dan perdesaan, masyarakat kaya dan miskin, tingkat pendidikan tinggi dan rendah. Selain hal tersebut masih ada isu terkait penyediaan SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta pembiayaan dan penganggaran terutama dikaitkan dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah pada era desentralisasi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah-langkah yang dimulai dari reformasi upaya kesehatan, revitalisasi Puskesmas, meningkatkan pembiayaan dan anggaran kesehatan yang difokuskan untuk mencapai universal coverage melalui perluasan jangkauan jamkesmas dan penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Peluncuran AFP ini bertujuan untuk menandai perubahan komitmen untuk meningkatkan upaya bersama untuk meningkatkan keluarga berencana dan mencapai akses universal atas kesehatan reproduksi (MDG ke-5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu).
AFP adalah suatu inisiatif yang memiliki ciri berbasis data/bukti nyata (evidence-based) yang bertujuan untuk merevitalisasi program keluarga berencana melalui peningkatan anggaran yang efektif dan komitmen kebijakan di tingkat lokal, nasional dan global. Oleh sebab itu Menkes berharap agar dalam menentukan daerah intervensi AFP, hendaknya menggunakan data yang telah tersedia antara lain SDKI, Riskesdas dan data program terkait di Kementerian Kesehatan, BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dra. Harni Koesno, MKM; Deputi SDM dan Kebudayaan Bappenas, Dra. Nina Sardjunani, MA; AFP Project Director Duff Gilespie, USAID Deputy Mission Director, Scott Dobberstein, dan lain-lain.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.